Penyebutan Merek Dalam Pengadaan Jasa Pemerintah

Bolehkah dalam spesifikasi teknis menyebut merk ? Pokja ULP tidak boleh menyebut merek dalam dokumen pengadaan yang hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia saja, Bagaimana suatu merek yang bisa dipebuhi oleh bnyak penyedia ?

Penyedia yang menawar boleh menyebut merek, bahkan harus jelas menyebut merek dan penjelasan dari suatu barang atas merek bila diperlukan.
Dalam kontrak harus jelas disebutkan barang-barang yang diberikan termasuk merek atas barang tersebut.
Spesifikasi teknis disusun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Dalam pengkajian ulang KAK ULP/Pejabat Pengadaan memastikan bahwa spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang. 

Dalam penunjukkan langsung diperbolehkan menyebut merek

Dalam pengadan langsung diperbolehkan menyebut merek, karena di pengadaan langsung tidak ada kompetisi antar penyedia atas suatu barang atau jasa, namun melihat kepada kualitas barang atau jasa yang akan diperoleh.

Dalam pelelangan/seleksi seperti dalam  pekerjaan konstruksi menggunakan untuk item-item barang mengunakan SNI , bilamana tidak terdapat SNi diperbolehkan menyebut di item-item barangnya merek-merek  tertentu, misal untuk keramik dapat disebut  setara merek xxx a. Karena yang bersaing bukan antar produsen keramik dan jaringan distribusinya tetapi yang bersaing adalah penyedia konstruksi.

Dalam pengadaan secara epurchasing, kita dapat memilih merk-merek yang diperlukan.