Kesalahan Prosedur/Penyalahgunaan wewenang Picu Kerugian Negara

Kesalahan prosedur atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian Negara

Kesalahan tidak sesuai prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan, proses pelelangan dan pelaksanaan kontrak serta pertanggunganjawaban. Contoh tidak disusun HPS dengan baik sehingga banyak penyedia menawar diatas harga pasar, tidak dilakukan evaluasi dengan cermat maka akan menghasilkan barang/jasa yang output dinilai tidak sesuai dengan harga pasarnya atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga membawa dampak kerugian negara

Kesalahan prosedur / penyalahgunaan wewenang yang tidak menyebabkan kerugian Negara. Kesalahan tidak sesuai prosedur atas langkah-langkah dalam perencanaan, proses pelelangan dan pelaksanaan kontrak serta pertanggunganjawaban. Hal ini akan menjadi temuan, temuan kemungkinan akan ditindaklanjuti mengenai ada tidaknya kerugian negara, namun bisa saja setelah dinilai tidak merugikan kerugian Negara atau setelah diaudit tidak mengakibatkan kerugian negara. Bila demikian akan menjadi temuan saja atau bilamana ada sanksi yang memungkinkan adalah sanksi administrasi.

Kebenaran prosedur dan tidak ada penyalahgunaan wewenang namun ada kerugian Negara.

Telah dilakukan sesuai prosedur langkah-langkah dalam perencanaan, proses pelelangan dan pelaksanaan kontrak serta pertanggunganjawaban, namun waktu kontrak/serah terima barang, harga pasar barang tersebut ketika diterima sudah turun jauh. Contoh untuk pengadaan barang-barang elektronik. Mengenai hal ini dinilai tidak terjadi kesalahan, karena proses pelelangan umum tidak ada mekanisme negosiasi.

Jadi yang menjadi masalah hukum bila memenuhi dua hal (harus keduanya ada) yaitu :
1. Kesalahan prosedur atau penyalahgunaan wewenang
2. Adanya kerugian Negara        

Masalah hukum menjadi tindak pidana korupsi harusnya diiringi atau dibuktikan adanya suap/gratifikasi atau pengaturan lelang. Sayangnya point penting ini tidak dikejar-kejar di pengadilan tipikor, yang dikejar dan dibahas intensif mengenai ketidaksesuaian tindakan prosedur pengadaan/kontrak dengan peraturan pengadaan. yang sehatusnya menurut penulis, ini suatu keprihatinan, suatu implementasi hukum yang tidak tepat dalam pelaksanaan hukum tindak pidana korupsi.