Dalam pasal 66 penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat. Data dari hasil survey data harga pasar setempat. didokumentasikan berupa : data tertulis berupa surat Selengkapnya
ProFill.me
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam membuat anggaran untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia, pembuat anggaran DIPA/DPA harus mengalokasikan untuk PPN dalam pengadaan barang dan jasa. Misal untuk pengadaan baju seragam Selengkapnya
Pengadaan Obat dengan dana APBN dan APBD
Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian HET Selengkapnya
Pengaduan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Selengkapnya
Edaran mengenai Unit Layanan Pengadaan
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat Selengkapnya
Jaminan Penawaran dalam Eprocurement LPSE
1. Dapat diupload dengan scan dari jaminan penawaran, pokja ulp nanti akan mengklarifikasi ke penerbit bahwa jaminan tersebut, yang hanya jaminan yang discan, bukan asli, bisa Selengkapnya
Penerapan Hari Kalender di Sistem Eprocurement LPSE
Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1/2011 di Lampiran V.2.a. 3) diatur bahwa dalam Pengadaan Secara Elektronik menggunakan hari kerja, kecuali untuk pengumuman, pengambilan dokumen dan pemasukan Selengkapnya
Pengertian Pengadaan Langsung, Bentuk Dokumen & Pembayaran
Dalam membahas pengadaan langsung ada beberapa pertanyaan yang sering terulang. 1. Apakah beda pengadaan langsung dengan penunjukkan langsung ? Pengertian Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung Selengkapnya
HPS bisa menjadi kerugian negara?
Dalam menghitung kerugian negara sering pemeriksa menggunakan perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa sendiri. Lebih parah lagi kalau HPS yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Padahal di Selengkapnya
APBD Telat Disahkan, Bagaimana Pengadaan Barang/Jasa Yang Mendesak?
Dalam pelaksanaan APBD sering pengesahan terlambat, melebihi tanggal 2 Januari. Sedangkan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas setiap satuan kerja/satker/SKPD tetap memerlukan barang dan jasa. Dalam hal demikian Selengkapnya